Tribratanews.jateng.polri.go.id, Jepara – Secara umum masyarakat pesisir di wilayah Kabupaten Jepara bermata pencaharian sebagai nelayan dengan latar belakang pendidikan yang minim serta kurangnya pengetahuan tentang peraturan Undang-Undang Kelautan dan Perikanan, hal ini perlu adanya Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) terkait peraturan tersebut oleh pihak tertentu khususnya Polisi Perairan (Polair).
Guna memberikan Bimbingan dan Penyuluhan (Binluh) kepada masyarakat nelayan/pesisir di wilayah Kabupaten Jepara, Kepala Satuan Polisi Perairan Resor Jepara, Iptu Lukman Fuadi, S.H., bersama anggotanya melakukan giat blusukan ke beberapa Desa yang berada di wilayah pesisir Kab. Jepara, Rabu (05/09/2018).
Dalam kegiatan blusukan tersebut Kasat Polair bersama anggota menyambangi ke beberapa tempat atau wilayah, diantaranya Ds. Kedungmalang, Ds. Panggung serta Ds. Semat yang ada di wilayah Jepara. Hal tersebut terkandung maksud guna memberikan Pembinaan dan Penyuluhan (Binluh) terhadap warga nelayan/pesisir terkait peraturan atau Undang-Undang yang berlaku.
Dalam kesempatan itu Kasat Polair bertemu dengan beberapa warga nelayan yang tergabung dalam Kelompok Nelayan (Pokyan) antara lain, Pokyan Laut Biru Ds. Kedungmalang yang diketuai Hamdun Faik (39), Pokyan Rejeki Lumintu Ds. Semat yang diketuai Suhardi (46), serta beberapa warga nelayan Ds. Panggung ketika saat itu pulang dari melaut.
Kepala Satuan Polisi Perairan Resor Jepara Iptu Lukman Fuadi, S.H. menuturkan bahwa, kegiatan Binluh terhadap masyarakat nelayan di wilayah pesisir Jepara tentunya sangat penting dan harus dilaksanakan, “hal ini kami lakukan mengingat masyarakat nelayan/pesisir Jepara perlu adanya sentuhan dan perhatian khusus terkait peraturan Undang-Undang Kelautan dan Perikanan serta peraturan-peraturan lainnya,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Kasat Polair juga membagikan sarana kontak berupa kaos yang bertuliskan “Mitra Sat Polair Polres Jepara” dengan maksut dan tujuan untuk mejalin kemitraan Polisi dengan masyarakat nelayan supaya taat dan patuh terhadap Hukum/peraturan yang berlaku serta guna meminimalisir terjadinya pelanggaran di perairan/laut.
(hms)
